Pemerintah Harus Tata Usaha Peternakan Sapi

[BOGOR] Pemerintah harus menata usaha peternakan sapi di Indonesia. Pemerintah harus memberdayakan peternak kecil di satu sisi dan harus memfasilitasi juga perkembangan perusahaan pengembangbiakan sapi berskala besar.

“Dalam hal ini kebijakan pemerintah jangan reaktif tetapi antisipatif berbasis ekonomi masyarakat,” kata Prof Dr Muladno.

Guru Besar Genetika dan Pemuliaan Ternak Fakustas Peternakan IPB, itu mengatakan hal itu dalam seminar soal Kelangkaan Daging Sapi dan Kerbau di Kampus IPB, Baranangsiang, Bogor, Senin (29/7).

Tampil sebagai pembicara lain dalam acara itu adalah dosen IPB, Dr Henny Nuraini dan Guru Besar IPB, Prof Dr Rina Oktaviani.

Muladno mengatakan, penurunan populasi ternak sapi sebesar 19 persen menunjukkan bahwa keberadaan ternak lokal di peternak berskala kecil tidak sangggup menopang kebijakan penerapakan kuota impor daging dan impor sapi bakalan sebesar 13 persen pada tahun 2013 dan 10 persen tahun 2014.

Menurut Muladno, hal ini seperti ini bisa dimaklumi karena mayoritas peternak kecil tidak berbisnis sapi sehingga mereka tidak memprediksi kebutuhan masyarakat akan daging sapi. “Mereka sebagian besar untuk tabungan hidup yang menjual sapinya di kala butuh uang,” kata dia.

Dikatakan, dengan karaktek peternak kecil seperti itu, kondisi peternak dan usaha peternakan sapi sangat rentan. Ketika jumlah sapi masih mencukupi secara kuantitas, tetapi banyak sapi ternyata tidak dipotong maka kelangkaan daging pasti terjadi. Makanya, kata Muladno, satu-satunya solusi jangka pendek yang memang harus impor.   Namun demikian, kata dia, solusi ini mestinya tidak digunakan secara terus menerus. “Harus ada strategi penyediaan sapi di dalam negeri dengan mengutaman pemberdayaan peternak kecil,” kata dia.

Muladno menegaskan, bagi peternak berskala kecil, pemerintah harus mengajari peternak dan mengubah perilaku peternak menjadi mengerti bisnis. Dalam hal ini, bisnisnya bersifat kolektif yaitu semua peternak memiliki saham dalam bisnis tetapi dikelola dalam satu manajemen.

Secara teknis, tegas Muladno, peternak berskala kecil diperkuat kemampuannya melalui pelaksanaan seleksi dalam populasi sapi yang dihimpun secara kolektif. Oleh karena itu, kata dia, harus ada jumlah minimal sapi yang dikeloa. “Saya usulkan 1.000 induk sapi per usaha kolektif,” kata dia.

Tetapi yang perlu dicatat, tegas Muladno, adalah ini bukan berarti membentuk koperasi dengan pengadaan 1.000 induk sapi tetapi mengelola 1.000 induk sapi yang sudah ada di peternak kecil.

Muladno juga mendesak pemerintah agar segera menghentikan kegiatan bantuan sosial dengan dalih dan cara apa pun dalam rangka memberdayakan peternak. Menurut Muladno, kegiatan seperti ini yang bisa merusak mental banyak pihak. Gunakan cara lain untuk bansos, asal jangan menggunakan ternak sebagai media membantu masyarakat. Mental aparat, pedagang, dan peternak semua rusak dengan program bansos. “Apalagi musim politik di tahun 2014 nanti. Politisi itu ikut rusak. Katakan NO untuk bansos ternak,” tegas Muladno.

Bagi peternak berskala perusahaan, pemerintah mestinya memfasilitasi siapapun yang bersedia mengembangkan usaha pembiakan sapi. Jangan dipersulit tetapi harus dibantu dalam banyak aspek. Satu diantaranya adalah perlunya segera menerbitkan Peraturan Menteri tentang pemasukan ternak betina produktif. Ini mendesak dan sapi betina impor ini memang khusus untuk perusahaan besar dan / atau koperasi berskala besar. “Jangan digunakan untuk pengembangan peternak kecil yang berorientasi menabung via ternak,” kata dia.

Bagi pemasok daging untuk hotel, restauran dan katering, pemerintah mestinya tegas bahawa yang diimpor hanya daging kelas premium. Hentikan impor produk non daging seperti jantung, jerohan dan buntut karena seperti ini juga merusak mental aparat, pengusaha dan pedagang makanan. Bagi industri pengolahan daging, awasi ketat kebutuhan impor.  “Mestinya jumlahnya relatif konstan. Jangan sampai ada penyelewengan penggunaan produk non daging untuk bahan pangan non industti seperti bakso,” kata dia.

Muladno meminta pemerintah agar perusahaan peternakan besar dan pengusaha pesapian untuk bersatu memperkuat industri daging di dalam negeri dengan selalu memperkuat peternak kecil sebagai tulang punggung utana bangsa.

Sementara Henny Nuraini meminta agar dilakukan program penundaan potong (pengemukan) mulai dewasa tubuh sampai ternak mencapai umur dua sampai 2,5 tahun dengan peningkatan kuantitas dan kualitas pakan karena dapat meningkatkan bobot daging 7,01 kg dari rata-rata 345,84 kg menjadi 352,85 kg.

Program penggemukan terhadap 35 persen sapi yang berkondisi kurus dengan peningkatan kualitas pakan, lingkungan, kesehatan hewan, dan tatalaksana pemeliharaan karena akan dapat meningkatkan bobot potong 15,76 kg dari 345,84 kg menjadi 361,60 kg; serta peningkatan persentase karkas dari  50,84 menjadi 51.89 persen.

Menurut Henny, harus ada kemitraan antara peternak berskala kecil dengan pelaku usaha yang saling menguntungkan yakni meningkatkan kinerja peternak dan produktivitas ternak melalui solusi bisnis. Selain itu, kata dia, harus ada penguatan lembaga peternak berskala kecil untuk meningkatkan posisi tawar dalam melaksanakan kemitraan dengan pelaku usaha. Dan yang lain adalah peningkatan kesadaran untuk mengoptimalkan sumberdaya lokal dan mengurani ketergantungan impor.

http://www.suarapembaruan.com/ekonomidanbisnis/pemerintah-harus-tata-usaha-peternakan-sapi-di-indonesia/39155

Leave a Reply


+ 2 = empat

Copyright © 2013 Hubungan Alumni IPB · All rights reserved · :)